Tirani Matahari Terbit

Disusun oleh
1.Johanes Gultom
2.Cristian Manullang
Kelas = XI – MIPA
Mapel Sejarah
SMA METHODIST 12 MEDAN

A.Kedatangan Jepang Ke Indonesia 

Peristiwa pengeboman pearl harbour yang menunjukkan kemenangan Jepang

terhadap sekutu pada PD II dalam peristiwa perang Pasifik. Peristiwa itu telah

membuka jalan bagi Jepang untuk memasuki negara diAsia,termasuk Indonesia.

1.Masuknya Jepang Ke Indonesia

 Sejak pengeboman pearl harbour oleh angkatan perang Jepang pada 8

Desember 1941, serangan terus dilancarkan terhadap angkatan laut Amerika

Serikat di Pasifik. Serangan-serangan itu seolah-olah tak dapat dibendung oleh

Amerika Serikat. Pasukan Jepang berhasil basis-basis militer Amerika seperti di

Filipina. Kemudian serangan Jepang juga diarahkan ke Indonesia. Serangan

terhadap Indonesia tersebut bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan

bahan industri perang, seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Sebab,

persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan

Jepang selama perang Pasifik.

 Pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia. Tentara

Jepang ini masuk ke Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku.

Meskipun pasukan KNIL ( Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger ) dan

pasukan Australia berusaha menghalangi, tapi kekuatan Jepang tidak dapat

dibendung. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur kemudian dikuasai oleh

Jepang bersamaan dengan Balikpapan (12 Januari 1942).

 Pada tanggal 1 Maret 1942, kemenangan tentara Jepang dalam perang Pasifik

menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas,

yaitu dari Burma sampai pulau wake di samudera Pasifik. Setelah daerah-daerah

di luar Jawa dikuasai, Jepang memusatkan perhatiannya untuk menguasai tanah 

Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda.

 Dalam pertempuran dilaut Jawa, angkatan laut Jepang berhasil 

menghancurkan pasukan gabungan Belanda-inggris yang dipimpin oleh 

Laksamana Karel Doorman. Sisa-sisa pasukan dan kapal Belanda yang berhasil 

lolos terus melarikan diri menuju Australia. Sementara itu, Jendral Imamura dan 

pasukannya mendarat di Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. Pendaratan itu 

dilaksanakan di tiga tempat, yakni di Banten dipimpin oleh jenderal Imamura, 

kemudian pendaratan di Eretan Wetan-Indramayu dipimpin oleh kolonel 

Tonishori, dan pendaratan di sekitar Bojonegoro dikoordinasikan oleh Mayjen 

Tsuchihashi. Belanda tidak menyangka bahwa tempat-tempat tersebut 

digunakan pendaratan tentara Jepang. Sementara itu Jepang tidak menyerang 

Jakarta, karena pada saat itu Jakarta disiapkan oleh Belanda sebagai kota 

terbuka. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat kekuatan tentara 

Belanda di Jawa.Tanggal 5 Maret 1942 Batavia jatuh ke tangan Jepang. 

Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 jenderal Ter poorten atas nama komandan 

pasukan Belanda/sekutu menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada 

Jepang yang diwakili jenderal Imamura. Penandatanganan ini dilaksanakan di 

Kalijati, Subang. Penyerahan Belanda kepada Jepang kemudian dikenal dengan 

kapitulasi Kalijati. Dengan demikian berakhirlah penjajahan Belanda di 

Indonesia. Kemudian Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang.

2.Sambutan Rakyat Indonesia

 Kedatangan Jepang di Indonesia pada awal nya disambut dengan senang hati 

oleh Rakyat Indonesia. Jepang dielu-elukan sebagai “Saudara Tua” yang dapat 

dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. 

Sikap simpatik bangsa Indonesia terhadap Jepang antara lain juga dipengaruhi 

oleh kepercayaan ramalan Jayabaya.

 Dimana-mana terdengar ucapan “banzai-banzai” (selamat datang, selamat 

datang). Sementara itu pihak tentara Jepang terus melakukan propagandapropaganda untuk terus menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Setiap kali 

radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia raya, disamping lagu kimigayo. 

Bendera yang berwarna merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan 

dengan bendera Jepang Hinomaru. Melalui siaran radio, juga dipropagandakabahwa barang-barang buatan Jepang itu menarik dan murah harga nya, sehingga

mudah bagi rakyat Indonesia untuk membelinya.

 Tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa kedatangannya ke Indonesia

untuk membebaskan rakyat dari cengkeraman penjajahan bangsa barat.

3.Pembentukan pemerintahan militer

 Pada pertengahan tahun 1942, muncul pemikiran dari Markas Besar Tentara

Jepang agar penduduk di daerah penjajahan dilibatkan dalan aktivittas

pertahanan dan kemiliteran.

 Maka dari itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk

pemerintahan militer.

Seluruh wilayah kepulauan Indonesia yang bekas jajahan Hindia Belanda dibagi

menjadi tiga wilayah militer, yaitu:

1. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu tentara kedua puluh lima atau

Tomi Shudan untuk wilayah Sumatra yang pusatnya berada di

Bukittinggi.

2. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu tentara keenam belas atau

Asamu Shudan untuk wilayah Jawa dan Madura yang pusatnya berada di

Jakarta.

Kekuatan militer di Jawa dan Madura kemudian ditambahkan dengan adanya

Angkatan Laut atau Dai Ni Nankenkantai.

3. Pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan Kedua untuk

daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang pusatnya berada di Makassar.

Adanya pembagian administrasi wilayah penduduk berdasarkan wilayah militer

tentu terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap setiap daerah di

Indonesia.

Hal ini berkaitan dengan militer dan juga politik ekonomi Jepang di

Indonesia.Nah, pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat

penting saat itu masih diberlakukan pemerintahan sementara.

Hal ini berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan panglima tentara ke-16

atau Osamu Seirei.

Undang-undang tersebut berisikan beberapa ketentuan, yaitu:

1. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan

segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh palinglima

tentara Jepang di Jawa.

2. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda

tetap diakui kedudukannya, asalnya memiliki kesetiaan terhadap tentara

pendudukan Jepang.

3. Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap

diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentang dengan

aturan pemerintahan militer Jepang.

Berikut ini susunan pemerintahan militer Jepang, yaitu:

1. Gunshirekan atau panglima tentara yang kemudian disebut Seiko

Shikikan atau panglima tertinggi sebagai pucuk pimpinan tentara

Jepang.

2. Gunseikan atau kepala pemerintaha militer yang dirangkap oleh

kepala staf yaitu Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki.

Nah, kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gunseikanbu yang terdiri

dari lima departemen, yaitu:

• Somobu atau Departemen Dalam Negeri.

• Zaimubu atau Departemen Keuangan.

• Sangyobu atau Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan

atau urusan perekonomian

• Kotsubu atau Departemen Lalu Lintas.

• Shihobu atau Departemen Kehakiman.

3. Gunseibu atau koordinator pemerintahan yang bertugas untuk

memulihkan ketertiban dan keamanan atau saat ini semacam gubernur,

yang meliputi:

• Jawa Barat: pusatnya di Bandung.

• Jawa Tengah: pusatnya di Semarang.

• Jawa Timur: pusatnya di Surabaya

Ditambah dua daerah istimewa yaitu Yogyakarta dan Surakarta.

4.Pemerintahan Sipil 

Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan yang terpenting, bahkan jabatan

Gubernur Jenderal masa Hindia Belanda dihapus dan diambil alih oleh

panglima tentara Jepang di Jawa. Sementara status pegawai dan pemerintahan

sipil masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya asal memiliki kesetiaan

terhadap Jepang. Status badan pemerintahan dan UU di masa Belanda tetap

diakui sah untuk sementara, asal tidak bertentangan dengan aturan kesetiaan

tentara Jepang. Kebijakan pemerintah militer Jepang di bidang politik dan

birokrasi dampak yang dirasakan bangsa Indonesia antara lain terjadinya

perubahan struktur pemerintahan dari sipil ke militer, terjadi mobilitas sosial

vertikal “pergerakan sosial ke atas dalam birokrasi” dalam masyarakat

Indonesia. Sisi positif yang dapat anda ketahui, bangsa Indonesia mendapat

pelajaran berharga sebagai jawaban cara mengatur pemerintahan, bangsa

Indonesia mendapat pelajaran berharga sebagai jawaban cara mengatur

pemerintahan, karena adanya kesempatan yang diberikan pemerintah Jepang

untuk menduduki jabatan penting seperti Gubernur, dan wakil Gubernur,

Presiden, Kepala Polisi.

Struktur pemerintahan Sipil jepang

Pulau Jawa dan Madura (kecuali kedua koci, Surakarta dan Yogyakarta) dibagi

atas enam wilayah pemerintahan.

•Syu (karesidenan), dipimpin oleh seorang syuco.

•Syi (kotapraja), dipimpin oleh seorang syico.

•ken (kabupaten), dipimpin oleh seorang kenco.

•Gun (kawedanan atau distrik), dipimpin oleh seorang gunco.

•Son (kecamatan), dipimpin oleh seorang sonco.

• Ku (kelurahan atau desa), dipimpin oleh seorang kuco.

 Selain pemerintahan militer (gunsei) angkatan darat, Armada Selatan kedua

juga membentuk suatu pemerintahan yang disebut Minseibu. Pemerintahan ini

terdapat di tiga tempat, yaitu kalimantan, Sulawesi, dan Seram. Daerah

bawahannya meliputi syu, ken, bunken (subkabupaten), gun, dan son.

Dalam rangka mempertahankan kekuasaan dan menghapus pengaruh Belanda

pada masyarakat Indonesia, Jepang menetapkan undang-undang No. 4. undangundang tersebut menetapkan bahwa

Hanya bendera Jepang, Hinomaru, yang boleh dipasang hanya lagu kebangsaan

Jepang, Kimigayo, yang boleh diperdengarkan pada hari(hari besar. Mulai

tanggal 1 April 1942 , semua lapisan masyarakat harus menggunakan

pembagian waktu sesuai dengan yang dipergunakan di Jepang. Perbedaan waktu

antara Tokyo dan Jawa Pada masa itu adalah 90 menit. Mulai tanggal 29 April

1942 bahwa kalender yang dipakai adalah kalender Jepang yang bernama

sumera. Tahun 1942 pada kalender Masehi sama dengan Tahun 2602 pada

kalender sumera. Rakyat Indonesia juga diwajibkan untuk ikut merayakan hari

raya Tencosetsu, yaitu hari lahirnya kaisar Hirohito.